Pemerintah Desa Bancak Jadi Lokasi Uji Petik Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa oleh BPKP Jawa Tengah

Bancak, 19 Mei 2025 — Pemerintah Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang menjadi salah satu lokasi uji petik dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Bancak mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Tim dari BPKP hadir langsung untuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, serta tata kelola administrasi di tingkat desa.

Evaluasi ini menindaklanjuti Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.09.02/S608/PW11/3.2/2025 tanggal 5 Mei 2025, yang diterima oleh DPMD Kab. Semarang yang diteruskan Pemerintah Desa Bancak pada 9 Mei 2025. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan triwulan II yang akan dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Semarang selama periode 5 Mei hingga 5 Juni 2025.

Secara khusus, tim BPKP juga melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa, serta program Pemberdayaan Masyarakat yang menyasar peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga desa. Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Kepala Desa Bancak, Amin Sunaryo, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan pendampingan dari tim BPKP. "Kami menyambut baik kegiatan evaluasi ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Semoga hasil evaluasi ini menjadi masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa ke depan," ujar beliau.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Desa Bancak dapat menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.